Wednesday, September 28, 2022

Aspperda Dukung Penertiban Pertambangan Minerba

JAKARTA – Asosiasi Perusahaan Pertambangan Daerah (Aspperda) mendukung upaya pemerintah melakukan penertiban pertambangan mineral dan batubara (Minerba) untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam (SDA).

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjend) Aspperda, H Firmandez, Jumat, 7 Januari 2022. Menurutnya, pencabuta izin 2.078 perusahaan tambang minerba karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja merupakan langkah tegas pemerintah yang patut diapresiasi.

Begitu juga dengan 192 izin 192 izin sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektar yang dicabut karena tidak aktif, tidak membuat rencana kerja, dan ditelantarkan, serta pemcabutan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan yang ditelantarkan seluas 34,448 hektar.

“Kami mendukung langkah pemerintah dalam hal ini, agar tata kelola sumber daya alam dapat dilakukan dengan baik. Ada tindakan tegas bagi perusahaan-perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya,” ujar H Firmandez.

Wakil Kepala Badan Hubungan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dengan Kementerian Pertahanan ini menambahkan, evaluasi izin usaha pertambangan, kehutanan dan penggunaan lahan negara harus dilakukan secara berkelanjutan, sehingga pemanfaatannya membawa dampak baik bagi ekonomi nasional, serta terwujudkan iklim usaha yang kondusif dan produktif.

Selain itu kata H Firmandez, tindakan tegas pemerintah dalam melakukan penertiban pertambangan minerba ini juga harus menjadi pelajaran bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di pertambangan minerba, sehingga ke depannya lebih serius dalam menjalankan kewajibannya.

“Intinya pelaku usaha pertambangan minerba harus konsisten dengan aturan, jangan sampai izin yang dimilikinya tidak dimanfaatkan dengan baik, apa lagi ditelatarkan, itu akan memberikan citra yang tidak baik bagi pelaku usaha lainnya,” tambah H Frmandez.

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Perdagangan Barang, Distributor, Keagenan dan Industri Indonesia (Ardindo) ini mencontohkan, larangan ekspor batubara yang dilakukan pemerintah akibat ulah segelintir perusahaan yang tidak konsisten dengan aturan, telah memberi dampak bagi semua perusahaan tambang batubara.

“Ke depannya mungkin perlu ada seleksi yang ketat oleh asosiasi terhadap perusahaan-perusahaan yang ingin bergerak di bidang pertambangan minerba, sehingga nantinya bisa meminimalisir perusahaan yang bermasalah,” pungkasnya.[]

TERBARU

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here