Thursday, May 19, 2022

Aspperda: Masyarakat Harus Dilibatkan Dalam Pengelolaan Lahan

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh diminta untuk melibatkan komunitas masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial, setelah 11 izin konsesnsi dicabut oleh pemerintah yang membebaskan 277.824,88 hektare lahan di Aceh. Pemerintah Aceh juga diminta untuk mengevaluasi tata kelola hutan ke arah yang lebih baik dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk peningkatan ekonomi.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjend) Asosiasi Perusahaan Pertambangan Daerah (Aspperda) H Firmandez , Rabu, 12 Januari 2022. Menurutnya, pengelolaan lahan dari 11 konsensi yang terbengkalai itu harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Pecabutan izin 11 konsensi pengelolaan hutan di Aceh oleh Pemerintah Pusat itu sudah tepat, selanjutnya mau dibawa kemana ratusan ribu hektare lahan itu? Apakah hanya ganti pemain saja atau bagaimana? Tapi yang jelas masyarakat harus dilibatkan. Untuk meningkatkan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam Aceh itu, sudah seharusnya Pemerintah Aceh mengubah tata kelola hutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, terutama kelompok masyarakat adat,” ujar H Firmandez.

Wakil Kepala Badan Hubungan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dengan Kementerian Pertahanan ini menambahkan, Pemerintah Aceh harus menjadi jembatan penghubung antara para pengusaha dengan kelompok masyarakat. Perusahaan-perusahaan besar yang mengelola hutan Aceh harus membina perusahaan-perusahaan kecil dan kelompok-kelompok masyarakat pengelola kawasan hutan, sehingga masyarakat terberdayakan.

“Pemerintah Aceh perlu hadir menjembatani masyarakat dengan para pengusaha, agar terbukanya kesempatan yang luas bagi masyarakat dalam mengelola sumber daya alam, sehigga terwujudnya keadilan dan ekonomi bisa tumbuh, lalu predikat Aceh sebagai daerah termiskin di Sumatera bisa dihilangkan,” lanjutnya.

Selain itu kata H Firmandez, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberi ruang kepada perusahaan untuk bermitra dengan masyarakat melalui program perhutanan sosial.

Masih menurut H Firmandez, Pemerintah Aceh juga harus mengevaluasi dan menindak peruahaan-perusahaan pemegang izin konsensi Hutan Tanaman Industri (HTI) di Aceh yang menelantarkan lahan, lalu lahan-lahan tersebut pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat.

“Pemerintah Aceh bersama KLHK harus mengevaluasi ini, kalau perlu libatkan juga masyarakat, sehingga tidak ada lagi lahan konsensi yang terbengkalai. Dan potensi konflik antara perusahaan dengan masyarakat bisa dihindari,” pungkas mantan Koordinator Tim Pemantau Otonomi Khusus Aceh Papua dan Keistimewaan Yogyakarta tersebut.[]

TERBARU

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here