Thursday, October 21, 2021

Bagi Hasil Kelapa Sawit Diusulkan Masuk RUU HKPD

JAKARTA — Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah penghasik kelapa sawit diusulkan masuk dalam pembahasan Rancangan Undang Undang Hubungan Keuangan Pusat-Daerah (RUU HKPD).

Usulan itu disampaikan anggota Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) RUU HKPD bersama pakar yang diselenggarakan secara hybrid dari Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 7 Juli 2021.

Menurutnya, aturan mengenai DBH bagi provinsi penghasil kelapa sawit perlu dimasukkan ke dalam RUU HKPD sebagai bagian dari adanya otonomi daerah untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Namun, hingga saat ini provinsi penghasil devisa kelapa sawit belum mendapatkan timbal balik dari pusat melalui DBH.
 
“Agak spesifik tadi ada pembahasan mengenai DBH terkait migas. Tapi, ada juga spesifik soal sawit ini yang tidak ada DBH-nya sama sekali sejauh ini. Belum ada DBH sawit sampai sekarang. Saya kira melalui RUU ini mestinya menjadi satu hal penting untuk kita masukkan,” ujarnya.

Gus Irawan mencontohkan Provinsi Sumatera Utara yang memiliki kekayaan beragam Sumber Daya Alam (SDA), tidak lagi memiliki minyak untuk dikelola, yang tersisa saat ini hanyalah sawit. Karena tidak ada DBH Sawit, maka tidak ada transfer daerah dari pemerintah pusat sehingga berdampak pada pembangunan infrastruktur di provinsi tersebut.

“Antara lain yang menyebabkan kualitas jalan buruk itulah karena tidak ada DBH Sawit. Tiap hari truk-truk pengangkut crude palm oil (CPO) itu lewat berpuluh-puluh ton. Pemeliharaan jalan nasional dan provinsi juga minim. Sehingga kualitas jalan di Sumut itu bisa jadi yang terburuk,” tegasnya.

Dengan adanya DBH Sawit, Gus Irawan meyakini tidak hanya 11 provinsi existing saat ini penghasil kelapa sawit. Tapi, juga akan bertambah hingga separuh lebih provinsi di Indonesia adalah penghasil kelapa sawit.
 
Sebelumnya pakar Otonomi Daerah Prof Djohermansyah Djohan mengusulkan agar pembagian DBH memperhatikan urgensi pemerintahan provinsi/kabupaten/kota. Yaitu dengan cara menambah persentasenya seperti DBH Minyak Bumi dan pemberian DBH baru untuk daerah penghasil kelapa sawit sebesar 25 persen.[]

TERBARU

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here