Saturday, November 26, 2022

Garuda Indonesia Dinilai tak Punya Terobosan Bisnis yang Baik

JAKARTA – Manajemen PT Garuda Indonesia dinilai tidak memiliki terobosan bisnis yang baik hingga mengalami masalah keuangan. Penilaian itu disampaikan anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty.

Evita mengaku bingung dengan narasi empat opsi penyelamatan Garuda yang akhir-akhir ini menjadi trending di media. Ia berharap Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat lebih transparan mengenai informasi BUMN kepada Komisi VI.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja antara Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 3 Juni 2021. Evita pun menegaskan bahwa kreativitas bisnis Garuda saat ini jauh di bawah Lion Group, sebab Lion saat ini dianggap telah menguasai pangsa pasar yang dulu dikuasai oleh Garuda.

“Sekarang pangsa pasar itu dikuasai Lion Group sekarang ini. Terus terang saja. Jam terbangnya tidak Convenience, Garuda ini. Jadi sudah bicara penyelamatan tapi kita tak pernah bertanya ke Garuda mereka punya terobosan apa. Tidak ada kalau saya bilang boleh dikatakan, lima tahun dari sekarang ke belakang sama-sama saja tidak pernah membuat sesuatu,” terangnya.

Evita menambahkan, masalah yang terjadi di tubuh Garuda saat ini merupakan masalah klasik yang tak pernah bisa diselesaikan sejak dulu. Ia mengatakan saat ini Garuda membutuhkan keputusan extraordinary dari direksi dan juga Kementerian BUMN di luar empat opsi guna menyelamatkan Garuda sebagai maskapai nasional Indonesia.

“Ini terkait dengan problem puluhan tahun lamanya hingga sekarang yang ketibannya di menteri yang sekarang. Tapi saya ingin tahu apasih out of the box yang akan kita lakukan dengan garuda ini karena ini harus cepat karena sebenarnya gap ini problemnya itu legacy and dead di Garuda ini. You have to do something yang unusual, something yang out of the box untuk memperbaiki Garuda ini,” jelasnya.

Sementara itu anggota Komisi XI DPR RI Fauzi H. Amro mengungkapkan, utang Garuda telah mencapai Rp70 triliun, bahkan diperkirakan terus bertambah Rp1 triliun setiap bulannya, akibat anjloknya jumlah penumpang selama pandemi Covid-19. Dampaknya, sejumlah tenaga kerja harus berhadapan dengan isu pensiun dini hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal.

“Saya ikut prihatin dengan kondisi keuangan Garuda Indonesia yang berdampak pada masalah ketenagaan kerjaan, pemberhentian secara massal karyawan Garuda. Masalah manajemen dan keuangan maskapai Garuda Indonesia menurut informasi yang saya peroleh, sebenarnya sudah berlangsung lama bahkan sudah berlangsung sekitar 20 tahun, namun tak kunjung dibenahi oleh direksi, komisaris Garuda dan Kementerian BUMN,” kata Fauzi melalui keterangan tertulisnya, Kamis, 3 Juni 2021.

Masalah keuangan Garuda Indonesia, dinilai Fauzi, tak hanya karena terpaan pandemi tetapi juga adanya dugaan tindak pidana korupsi. Bahkan, dirinya sempat mendengar ada pihak yang mau membangkrutkan Garuda Indonesia.

“Ada juga mewacanakan Citilink, anak perusahaan dibeli oleh PENAS atau PT Survai Udara Penas (Persero) akan ditunjuk menjadi induk subholding BUMN pariwisata termasuk Garuda Indonesia. Ada juga isu Garuda Indonesia dibubarkan saja. Semoga isu ini tidak benar adanya,” ungkapnya.

Lebih lanjut Fauzi menilai, permasalahan keuangan tidak terlepas dari sistem manajemen tata kelola yang tak kunjung dibenahi. Kesannya, masalah kian diperparah dengan menunjuk orang yang tidak tepat di bidangnya. Fauzi menyarankan Menteri BUMN agar dalam penunjukkan direksi ataupun komisaris lebih mempertimbangkan kapasitas.[]

TERBARU

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here