Thursday, May 19, 2022

Larangan Ekspor Batubara Tidak Menyelesaikan Masalah

JAKARTA – Asosiasi Perusahaan Pertambangan Daerah (Aspperda) menilai larangan ekspor batubara tidak menyelesaikan masalah. Sebaliknya malah membuat kepercayaan pembeli menurun. Pemerintah diminta mengevaluasi personel yang bertanggung jawab terhadap suplay batubara ke PLN, serta menindak perusahaan yang bermasalah, bukan melarang ekspor secara massal.

Hal itu disampaikan Sekjen Aspperda H Firmandez, Kamis, 6 Januari 2021. Menurutnya, pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu mengevaluasi carut marut suplay dan stock batubara ke PLN.

“Yang perlu dievaluasi itu tatakelola pengadaan batubara untuk PLN, bukan melarang ekspor secara massal yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dan perlindungan usaha di bidang pertambangan,” ujar H Firmandez.

Wakil Kepala Badan Hubungan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dengan Kementerian Pertahanan ini menambahkan, dampak dari larangan ekspor itu telah menyebabkan kepecayaan pembeli jadi rusak, bahkan berpotensi adanya tuntutan hukum bagi pengusaha karena gagal melaksanakan kontrak.

Karena itu Aspperda menyarankan agar pemerintah mengevaluasi serta mengganti personel yang bertanggungjawab terhadap pengadaan dan suplay batubara yang ada di PLN dan PT PLN Batubara serta Dirjen Minerba. Selain itu juga perlu mengoptimalkan kerja sama dengan asosiasi dan KADIN untuk mencapai pola yang efektif dan berkelanjutan dalam mengamankan suplay batubara ke PLN.

“Perlu ada intervensi ke sektor hulu dengan memberdayakan perusahaan-perusahaan pertambangan di daerah dan pengamanan realisasi Domestic Market Obligation (DMO) serta evaluasi mekanisme kontrak dan sistem pembayaran agar ada semangat perusahaan pertambangan untuk suplay ke PLN,” tambah Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Perdagangan Barang, Distributor, Keagenan dan Industri Indonesia (Ardindo) tersebut.

Masih menurut H Firmandez, pihaknya bersama Aspperda menilai, selama ini penatalaksanaan kebijakan dan implementasi peraturan DMO bagi perusahaan tambang masih lemah. SK mentri ESDM No. 139.K/HK.02/MEM.B/2021 mengatur wajib pasok kebutuhan dalam negeri sebesar 25 % produksi bagi seluruh perusahaan tambang.

Semetara dari data Dirjen Minerba tahun 2021 berdasarkan kouta dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) produksi batubara nasional sebesar 660 juta ton. Dengan demikian DMO yang wajib direalisasikan sebesar 152 juta ton. Sedangkan kebutuhan PLN secara nasional tercatat tahun 2021 sebesar 93,2 juta ton, masih ada surplus kuota dari DMO sebesar 58,8 juta ton.

“Jadi mengapa pasokan dan stok batubara PLN bisa kekurangan? Ini tentu adanya kelemahan dalam tatakelolanya. Sementara perusahaan IPP sebagai mitra PLN yang mengelola power plan swasta yang menjual listriknya ke PLN, mereka tidak pernah mengalami kekurangan dan krisis batubara, mereka lebih kreatif dalam mengamankan pasokan,” pungkasnya.[]

TERBARU

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here