Thursday, November 24, 2022

Lembaga Off Taker Harus Kawal KUR Pertanian

JAKARTA – Penyaluran Rp 70 triliun dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Kementerian Pertanian diharapkan bisa tepat sasaran, untuk itu lembaga off taker yang ditunjuk pemerintah harus melakukan pendampingan dan pengawasan.

Hal itu disampaikan mantan Koordinator Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Aceh Papua dan Keistimewaan Yohyakarta, H Firmandez, Kamis, 15 April 2021. Ia juga berharap Kementerian Pertanian segera mengeluarkan Permentan KUR 2021 yang mengatur secara teknis sistem pencairan KUR tersebut.

“Kita berharap agar KUR ini tepat sasaran, maka lembaga off taker harus benar-benar bekerja menjembatani antara petani dengan lembaga perbankan, sehingga KUR bisa dimanfaatkan secara maksimal, dan memberi dampak bagi perbaikan kehidupan petani,” ujar mantan Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Aceh tersebut.

Selain itu tambah H Firmandez, KUR yang dikucurkan Kementan tersebut harus benar-benar memberi dampak bagi peningkatan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian.

“Dengan akses pembiayaan yang luas kepada usaha produktif sektor pertanian, serta adanya lembaga off taker sebagai pendamping pemanfaatan dana KUR ini, maka kita berharap akan membawa perubahan serta mendorong pertumbuhan ekonomi,” harapnya.

Masih menurut H Firmandez, peran lembaga off taker dalam program KUR tersebut sangat penting dalam mempercepat realisasi KUR pertanian yang ditergetkan pemerintah sebesar Rp70 triliun dalam tahun 2021. Para petani di daerah bisa memanfaatkan fasilitas KUR berbunga rendah tersebut untuk pengembangan usaha, karena selain berbunga rendah (6 persen), akses pinjaman juga mudah, serta didampingi oleh lembaga off taker.

“Ini sangat memudahkan bagi petani, apa lagi selain berbunga rendah dan bisa dicicil, kabarnya untuk pinjaman di bawah Rp50 juta bisa didapat tanpa perlu adanya agunan. Pembayarannya bisa dilakukan setelah panen,” jelas Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) Himpunan Pengusaha Swadiri Indonesia (HIPSI) tersebut.

Realisasi KUR tahun 2020 berdasarkan data Kementan, dari total alokasi KUR pertanian 2020 sebesar Rp50 triliun, realisasi malebihi target yakni mencapai Rp55,9 triliun. Serapan KUR tertinggi terjadi untuk sektor tanaman pangan yang mencapai Rp16,2 triliun atau 29,14 persen dengan debitur mencapai 719.336 orang.

Selain tanaman pangan, serapan KUR tersalurkan untuk perkebunan Rp18 triliun, hortikultura Rp7 triliun, peternakan Rp10,6 triliun, jasa pertanian Rp779 miliar, dan kombinasi pertanian Rp3,1 triliun.

Realisasi serapan KUR ini tersebar di sejumlah provinsi. Tertinggi serapannya adalah Jawa Timur Rp12,2 triliun. Disusul Jawa Tengah Rp8,8 triliun, Sulawesi Selatan Rp4,2 triliun, Jawa Barat Rp3,5 triliun, dan Lampung Rp3 triliun.[]

TERBARU

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here