Wednesday, August 17, 2022

Mendag Tegaskan Indonesia Siap Hadapi Tuntutan Uni Eropa di WTO

“Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum akan melayani tuntutan Uni Eropa tersebut dengan penuh wibawa. Pemerintah Indonesia juga sangat menghargai Uni Eropa dan berkomitmen mengikuti proses baku sesuai aturan WTO.”

WOINEWS.ID, JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Republik Indonesia Muhammad Lutfi menegaskan pemerintah siap menghadapi gugatan Uni Eropa (UE) di World Trade Organizartion (WTO) dengan penuh wibawa, terkait dengan kebijakan terkait bahan mentah (DS 592).

Mendag menilai Uni Eropa salah memahami dan mengartikan kebijakan Indonesia, meskipun hal tersebut telah disampaikan secara jelas saat proses konsultasi pada 2020 lalu.

“Indonesia siap mempertahankan posisinya di forum penyelesaian sengketa di WTO. Pemerintah bersama pihak terkait akan terus berkoordinasi untuk memastikan bahwa langkah dan upaya mendorong peningkatan nilai tambah dan daya saing nasional akan senantiasa menjadi agenda prioritas ke depan,” jelas Mendag, Sabtu, 16 Januari 2021 dalam keterangan tertulisnya di web setkab.go.id.

Mendag yakin forum penyelesaian sengketa di WTO merupakan tempat yang tepat untuk menguji (exercising) kebijakan anggotanya apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip WTO.

“Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum akan melayani tuntutan Uni Eropa tersebut dengan penuh wibawa. Pemerintah Indonesia juga sangat menghargai Uni Eropa dan berkomitmen mengikuti proses baku sesuai aturan WTO yang akan mulai diproses pada 25 Januari 2021,” jelasnya.

Masih menurut Mendag, Pemerintah Indonesia juga tidak keberatan dan siap berkolaborasi dengan UE dalam menciptakan nilai tambah di sektor besi baja.
Indonesia adalah penghasil besi baja kedua terbesar di dunia setelah Cina. Pada Januari-November 2020, sektor besi baja merupakan penyumbang ekspor terbesar ke-3 setelah minyak kelapa sawit dan batu bara dengan nilai US$ 9,6 miliar.

“Indonesia selalu siap berkonsultasi apabila Uni Eropa menginginkan adanya penjelasan lebih lanjut tentang kebijakan Indonesia, termasuk dalam kaitan pengelolaan sumber daya alam mineral,” tambahnya.
Pemerintah berkeyakinan kebijakan pengelolaan sumber daya mineral yang ditetapkan dalam legislasi dan peraturan perundang-undangan yang ada bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam mineral (sustainability). Selain itu, juga dapat mendorong partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global yang akan mendukung perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada prinsipnya, Pemerintah berkeyakinan kebijakan yang dilakukan tersebut telah sesuai dengan komitmen ataupun prinsip-prinsip di tingkat internasional.
Terkait kasus sengketa DS 592, Uni Eropa sebelumnya mengajukan permintaan konsultasi pada 22 November 2019 sebagai respons diterapkannya larangan ekspor bijih nikel oleh Pemerintah Indonesia mulai 1 Januari 2020.

Uni Eropa menilai kebijakan Indonesia melanggar sejumlah ketentuan WTO dan berdampak negatif pada daya saing industri baja di Uni Eropa. Permintaan pertemuan konsultasi Uni Eropa disetujui Indonesia pada 29 November 2019 dan pertemuan telah dilaksanakan pada 30 dan 31 Januari 2020.

Mendag Menurut Lutfi menambahkan, Uni Eropa menganggap bahwa Undang-Undang Minerba yang ditetapkan Indonesia menyulitkan Uni Eropa untuk kompetitif dalam industri besi dan baja, dimana kebijakan Indonesia dianggap bisa mengganggu produktivitas stainless steel Uni Eropa.

“Kita akan menerangkan dan membela semua yang sudah kita kerjakan terutama di urusan ekspor dari nikel tersebut. Saya berkeyakinan sesuai dengan UU dan peraturan yang berlaku terutama untuk menjamin daripada sustainability dari sumber daya alam tersebut, kita di jalan yang benar. Tapi karena ini proses sengketa, kedua pihak musti membuktikan itu sesuai dengan aturan yang sudah ada,” ungkapnya.[]

TERBARU

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here