Saturday, November 26, 2022

Pemerintah Diminta Antisipasi Aset Kripto

JAKARTA – Makin meluasnya penggunaan mata uang kripto dalam masyarakat akan memunculkan banyak tantangan, karena itu pemerintah diminta uang mengawasi penggunaan kripto sebagai pembayaran digital alternatif dan investasi.

Permintaan itu disampaikan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI M.H. Said Abdullah. Ia meminta pemerintah melalui Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk mengawasinya, apalagi Indonesia masih memberlakukan rupiah sebagai alat pembayaran yang paling sah berdasar Undang Undang Mata Uang.

“Bank Indonesia harus mempersiapkan antisipasi bila uang kripto makin merongrong kewibawaan rupiah. Penegasan ini untuk memastikan bahwa rupiah defacto maupun dejure masih dijalankan. Setidaknya Bank Indonesia harus memastikan kesiapan rupiah digital sebagai alat bayar,” ujarnya

Said pun meminta, OJK dan Bappebti untuk wajib meningkatkan literasi keuangan masyarakat terhadap uang kripto, sehingga masyarakat tidak menjadi korban lanjutan pasca tragedi pinjaman online menjamur. Situasi tersebut menurutnya berpotensi adanya stagflasi dan supply chain disruption.

“Saya minta pemerintah untuk memitigasi suplai komoditas Indonesia yang berasal dari luar negeri. Dan perlu menyiapkan antisipasinya bila sewaktu waktu terjadi tersendatnya pasokan suplai komoditas utama kita di dalam negeri,” katanya.

Diketahui, tahun 2021 menjadi masa yang luar biasa bagi aset crypto. Harga Bitcoin (BTC), koin kripto terjumbo, dua kali menyentuh rekor tertinggi sepanjang masa pada tahun ini. Kehebohan ini terjadi seiring semakin ramainya investor yang masuk ke dunia aset digital tersebut di tengah adanya pandemi Covid-19.[]

TERBARU

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here