Sunday, September 25, 2022

Pemerintah Diminta Hadir Bantu Smelter Skala Kecil dan Menengah

JAKARTA — Asosiasi Perusahaan Pertambangan Daerah (Aspperda) berharap pemerintah hadir membantu industry pengolahan pemurnian mineral (smelter) skala kecil dan menengah, sehingga perusahaan-perusahaan pertambangan di daerah bisa tumbuh, dan industri padat modal tersebut tidak hanya dinikmati oleh perusahaan besar dan investasi asing semata.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjend) Aspperda, H Firmandez, Senin, 24 Januari 2022. Menurutnya, selama ini hanya perusahaan atau pemodal asing yang mampu mendirikan smelter dengan kapasitas besar, dan hanya sebagian kecil perusahaan lokal yang mampu join dengan perusahaan asing dalam industri tersebut.

“Kita ingin agar pengusaha-pengusaha lokal juga bisa mendirikan smelter ukuran kecil dan sedang, tentunya dengan bantuan atau kehadiran pemerintah melalui bank-bank BUMN yang menyediakan bantuan modal,” ujar H Firmandez.

Wakil Kepala Badan Hubungan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) ini menambahkan, kehadiran pemerintah melalui perbankan atau lembaga keuangan nasional dalam industri smelter skala kecil dan menengah masih sangat kecil.

“Kehadiran pemerintah sangat penting, agar smelter skala kecil tidak kehabisan modal kerja, apa lagi adanya larangan ekspor, ini berpotensi mematikan smelter kecil dan menengah, karena ini industry jangka panjang dengan break event point (BEP) atau titik impas yang rata-rata di atas 5 tahun” tambah H Firmandez.

Selain itu tambah H Firmandez, perusahaan-perusahaan BUMN pertambangan yang tergabung dalam Mining Industry Indonesia (MIND ID) seperti PT Aneka Tambang (Antam), PT Indonesia Asahan Alumaniul (Inalum), PT Timah, PT Freeport Indonesia, dan PT Bukit Asam bisa menjadi penjamin beli produk smelter anggota Aspperda.

“Jadi, sekali lagi, pemerintah perlu benar-benar hadir untuk membantu perusahaan-perusahaan pertambangan di daerah yang membangun smelter skala kecil dan menengah, baik dari segi pemodalam melalui bank-bank BUMN, maupun penjamin beli dari perusahaan-perusahaan BUMN pertambangan, dengan demikian maka perusahaan pertambangan di daerah akan terbantu,” harap H Firmandez.

Selain itu kata H Firmandez, Izin Usaha Pertambangan Operasi (IUOP) dengan deposit dari badan yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa menjadi jaminan kredit, seperti Hak Guna Usaha (HGU) dalam industry perkebunan sawit dan hilir CPO (PKS, olein, biodiesel, olechemical dan lain-lain).[]

TERBARU

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here