Thursday, May 19, 2022

Pemerintah Perlu Percepat Normalisasi Kegiatan Ekonomi Nasional

WOINEWS.ID, JAKARTA – Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada 2021 pemerintah perlu mempercepat normalisasi kegiatan ekonomi nasional, karena realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 lamban memberi efek terhadap pemulihan ekonomi nasional.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Widjaja Kamdani. Menurutnya, pemerintah harus punya strategi lain, khususnya pada belanja infrastruktur, investasi, dan upaya peningkatan ekspor.

Shinta berharap implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law bisa mendongkrat arus investasi masuk ke Indonesia. Tapi di sisi lain, reformasi struktural di tingkat nasional dan sektoral juga harus terus dilakukan.

“Tanpa dukungan dari normalisasi, realisasi belanja infrastruktur, penerimaan investasi dan ekspor, akan sangat sulit bagi pelaku usaha nasional untuk meningkatkan kinerja dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di tahun depan. PEN betul-betul tidak akan cukup,” kata Shinta sebagaimana dilansir Kontan.co.id, Jumat 1 Januari 2020.

Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga 23 Desember 2020, progres realisasi program PEN mencapai Rp 502,71 triliun atau 72,3 persen dari total anggaran Rp 695,2 triliun.

Adapun untuk PEN 2021 anggarannya sebesar Rp 372,3 triliun belum termasuk sisa anggaran PEN 2020. Adapun angka tersebut naik 4,4 persen dari pagu sebelumnya sejumlah Rp 356,5 triliun, namun lebih rendah 53,55 persen dari pagu anggaran PEN 2020.

Sebelumya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tambahan pagu program PEN 2021 untuk cadangan belanja. Namun, dirinya belum merinci uang rakyat tersebut akan digunakan untuk tambahan program atau menambah pagu program yang sudah ada.

Dalam pagu PEN 2021 yang ditetapkan sebelumnya, akan tersebar ke dalam enam program: anggaran kesehatan sebesar Rp 25,4 triliun, perlindungan sosial Rp 110,2 triliun, sektoral, KL, dan pemda Rp 136,7 triliun, dukungan UMKM Rp 48,8 triliun, pembiayaan korporasi Rp 14,9 triliun, serta insentif usaha dalam bentuk perpajakan senilai Rp 20,4 triliun.[]

TERBARU

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here